Jumat, 23 November 2012

Kasus Pelanggaran Kode Etik Psikologi





Kasus :
     Seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 ke psikolog di biro psikologi YYY.sang ibu meminta kepada psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya termasuk anak autisme atau tidak. Sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autism karena sang ibu melihat tingkah laku anaknya berbeda dengan tingkah laku anak-anak seumurnya.Psikolog itu kemudian melakukan test terhadap anaknya. Dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu, tetapi sang ibu tersebut tidak memahami istilah – istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang test  dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Setelah dilakukan hasil tes ulang, ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog yang ada di biro psikologi itu mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterap. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi. Ibu tersebut membawa anaknya kembali ke biro psikologi yang berbeda di kota X, ternyata anak tersebut tidak mengalami autis, tetapi slow learned. Padahal anak tersebut sudah mengkonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselediki ternyata biro psikologi YYY tersebut tidak memiliki izin praktek dan yang menangani bukan psikolog, hanyalah sarjana psikologi Strata 1. Ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak dalam proses terapi.

KAITAN KASUS DENGAN KODE ETIK PSIKOLOGI
            Kasus di atas dalam kode etik psikologi melanggar pasal – pasal yaitu
Pasal 4
Penyalahgunaan di bidang Psikologi

b) Pelanggaran sedang yaitu:
Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini:
i. Ilmu psikologi
ii. Profesi Psikologi
iii. Pengguna Jasa layanan psikologi
iv. Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi
v. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya.
Dalam kasus Psikolog lalai dalam melaksanakan proses dan mendiagnosa klien sehingga menimbulkan kerugian bagi klien dan keluarga klien.
Pasal 7
Ruang Lingkup Kompetensi

(1) Ilmuwan Psikologi memberikan layanan dalambentuk mengajar, melakukan penelitian dan/atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihanatau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
            Dalam kasus, individu yang ada di biro psikologi itu bukan psikolog, melainkan hanya ilmuan psikologi yaitu sarjana S1 yang tidak berhak membuka praktek dan melakukan intervensi terapi, karena kompetensi melakukan terapi dan intervensi adalah kompetensi psikolog
Pasal 65
Interpretasi Hasil Asesmen
Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan.

Pasal 66
Penyampaian Data dan Hasil Asesmen
(1) Data asesmen Psikologi adalah data alat/ instrument psikologi yang berupadata kasar,respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis.Data asesmenini menjadi kewenangan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan.Jika diperlukan data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentinganmelakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi.
(2) Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain atau pihak lain sebagaimana yangditetapkan oleh hukum.
(3) Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan tikan adalah kemampuan bahasa dan istilahPsikologi yang dipahami pengguna jasa.

Jadi, psikolog tersebut harusnya menyampaikan secara jelas hasil pemeriksaan psikologis klien dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dikarenakan agar klien tidak merasa dirugikan ketika datang ke praktek psikologi. Selain itu, ketika klien meminta tes ulang, bisa saja sudah terjadi bias di dalam tes, karena klien sudah mengetahui tentang apa – apa yang ingin dilakukan tes atau pemeriksaan.
Pasal 73
Informed Consent dalam Konseling dan Terapi
(1) Konselor/Psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi/psikoterapi sesuai denganazas kesediaan. Oleh karena itu sebelum konseling/psikoterapi dilaksanakan, konselor/psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis (Informed Consent) dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu.

     Dalam kasus, tidak ada draft kontrak antara ibu anak tersebut dengan psikolog sehingga ibu kesulitan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang persoalan ini.

Selain melanggar pasal-pasal dalam kode etik tersebut, kasus diatas juga tidak memiliki izin praktek dari HIMPSI.

Solusi yang disarankan untuk kasus ini adalah
1.      Melaporkannya kepada HIMPSI daerah dimana biro psikologi itu berdiri dan akan ditindak lanjuti oleh majelis psikologi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 kode etik psikologi Indonesia
2.      Melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan membawa hasil tes anak yang didiagnosa autis tersebut dan membandingkannya dengan hasil tes anak yang didiagnosa slow learned.
3.      Melakukan tes ulang pada psikolog yang berbeda tentang hambatan perkembangan yang dialami oleh anak, karena mungkin saja si anak mengalami autis atau slow learned atau gangguan yang lainnya.
4.      Ketika mengunjungi psikolog atau suatu biro psikologi, harap memperhatikan SIP dan No Praktek dari psikolog atau biro psikologi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh HIMPSI pusat.
5.      Harus meminta adanya informed consent jika klien harus melakukan terapi agar memudahkan antara psikolog dank lien.


Referensi :
Diktat Ajar Mata Kuliah Kode Etik
Kode Etik Psikologi yang diakses dari himpsi.or.id

5 komentar:

  1. Ini beneraan ada kasusnya ato ngarang?
    terlalu banyak kejanggalan.
    1. Apakah papan nama tidak menuliskan nomor SIP (Surat Izin Praktek)?
    2. Nama psikolog yang tertera tidakkah memuat gelarnya? mengapa baru ketahuan setelah terpai beberapa bulan?
    3. Psikolog memberikan obat? itu mah psikiater. apalagi katanya S1, berani banget yah dia ngasih resep.

    Kalo contoh kasus nya memang benar, sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi mengenai biro psikologi kepada masyarakat,
    Tapi kalo contoh kasusnya ngarang, hati-hati lho..

    maaf kritikan..
    ^^

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mba Dian.....

      Kasus ini adalah kasus yang pernah kami diskusikan ketika kelas kode etik... Jujur, saya tidak mengetahui pasti apakah kasus ini benar atau tidak...Karena kemaren kita diminta mencari "contoh" kasus dan kaitannya dengan kode etik psikologi di Internet..

      Yang pertama, ketidaktahuan masyarakat ttg psikolog dan psikiater aja masih banyak ditemukan dimasyarakat, apalagi sampai menyelidiki SIP bagi masyarakat awam...

      Yang kedua, banyak loh pusat terapi yang didalamnya tidak ada psikolog, hanya ada terapis yang memang sudah pernah ditraining sbg terapis.

      Yang ketiga, dalam contoh kasus ini, menurut hemat saya, psikolog tidak memberikan obat, tetapi orangtua si anak memberikan obat obat untuk mengurangi keaktifan (autis) si anak setelah si anak dideteksi autis tsb...

      Terima kasih....

      Hapus
  2. Inilah masalahnya kalau Psikologi belum ada undang-undangnya akhirnya tidak bisa di Polisikan, atau dipidanakan kalau ada Penyimpangan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. yaah sperti itulah....
      psikologi hanya mempunyai kode etik tetapi belum mempunyai kekuatan hukum
      hal ini yg msih diperjuangkan sampai saat ini

      sperti yg dikatakan dosen saya "kalau bukan kita siapa lagi yg akan menjalankan kode etik ini. karna ini lahan kita. jika kita melanggar maka kita tidak punya lahan lagi"

      Hapus
  3. Assalamualaikum
    informasi yg sangat bermanfaat untuk penyelesaian tugas mata kuliah kode etik psikologi saya
    mhon izin untuk mengambil kasus diatas

    mohon informasi dan bantuannya juga jika ada informasi tentang kasus kode etik psikologi dalam hal asesmen
    mhon di share ke saya
    trimakasih & maaf merepotkan

    BalasHapus